JAKARTA I Langkah besar sedang dipersiapkan oleh pemerintah pusat demi menjawab kebutuhan rumah layak di tengah kota.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menggandeng Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam sebuah diskusi strategis yang digelar di lapas kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Keduanya menyoroti pentingnya pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang berada di kawasan strategis perkotaan sebagai solusi atas kelangkaan lahan untuk pembangunan rumah rakyat.
Dalam wacana tersebut, Lapas yang kini berada di tengah kota akan dipindah ke luar wilayah perkotaan, sementara lahannya disulap menjadi kompleks hunian bagi masyarakat.
“Banyak lapas yang lokasinya sangat strategis, bahkan di pusat kota. Padahal, masyarakat di kota sangat membutuhkan rumah layak. Ini adalah potensi luar biasa,” ujar Ara penuh semangat.
Konsep ini bukan tanpa dasar. Ara menjelaskan, bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto
Ia menginginkan agar warga bisa memiliki hunian di dekat tempat kerja, mengurangi beban transportasi, dan meningkatkan kualitas hidup.
“Presiden RI menginginkan penyelesaian yang komprehensif. Satu sisi, kita bisa membangun lapas baru lebih layak, menghadirkan rumah untuk masyarakat,” jelas Ara dihadapan infodetik.co
Dalam pembangunan perumahan ini dirancang untuk mencakup masyarakat, agar berpenghasilan rendah (MBR) hingga menengah. Dengan sistem subsidi silang, diharapkan proyek tersebut bisa berjalan cepat dan efisien.
Tak hanya itu, Menteri IMIPAS, Agus Andrianto turut menyampaikan dukungan penuh atas kebijakan ini.
Dia berkata bahwa saat ini kapasitas Lapas di Indonesia telah jauh melampaui batas, sehingga relokasi ke wilayah luar kota memang menjadi keharusan.
“Kami sangat mendukung langkah Kementerian PKP. Selain untuk masyarakat umum, kami juga berterima kasih karena pegawai lapas akan mendapat prioritas dalam program rumah subsidi,” kata Agus.
Saat ini terdapat sekitar 65.000 pegawai lapas di seluruh Indonesia, dan sebagian besar belum memiliki rumah.
Program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP), akan menjadi pintu bagi mereka memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
Ara menambahkan, kolaborasi lintas kementerian tengah dipersiapkan. Tim satgas akan dibentuk untuk menindaklanjuti program ini.
Bahkan BPKP, Kejaksaan dan BPS juga telah dilibatkan sejak tahap awal agar memastikan transparansi dan efektivitas pelaksanaan proyek.
“Kami juga akan alokasikan sekitar 5.000 unit rumah subsidi bago pegawai lapas. BPS akan melakukan pendataan untuk memastikan tepat sasaran,” imbuh Ara.
Proyek monumental ini disebut sebagai bagian dari target besar membangun dan merenovasi tiga juta rumah, seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Jika berjalan sesuai rencana, Indonesia tak hanya akan punya sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, tetapi juga hunian rakyat lebih merata dan berkeadilan.(@Gus Kliwir)
Discussion about this post