SEMARANG – Ketua Koordinator Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir hari ini kembali menunjukkan komitmennya, dalam mendukung peningkatan pelayanan publik.
Hal itu terlihat dalam diskusi yang digelar bersama IPDA Andhika Novian Dwi Chandra, S.H., M.H, Kasubnit STNK Satlantas Polresta Pati, Selasa (19/5/2026).
Diskusi tersebut dilakukan sebagai bentuk komunikasi strategis, sekaligus pembahasan peluang kerjasama program publik
Terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pati.
Fokus pembahasan mengarah pada pelayanan STNK yang dinilai menjadi kebutuhan vital masyarakat.
Dalam pertemuan ini, Agus Kliwir menekankan bahwa pelayanan administrasi kendaraan harus dibuat, semakin mudah diakses.
Ia juga menyoroti pentingnya upaya serius untuk menutup celah praktik percaloan yang masih sering muncul di lapangan.
Menurutnya, praktik calo tidak hanya merugikan masyarakat dari sisi biaya, namun juga merusak citra pelayanan publik.
Oleh sebab itu, sinergi antara kepolisian dan media perlu diperkuat. agar masyarakat semakin paham prosedur resmi yang benar.
“Pelayanan STNK harus terbuka dan transparan. Jika masih ada calo, berarti ada ruang yang harus dibenahi.
SMSI siap mendukung Polri Presisi, termasuk membantu edukasi publik,” ujar Agus Kliwir kepada wartawan.
Media memiliki peran strategis untuk membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan secara jelas, sehingga tidak lagi tergoda menggunakan jasa calo.
Kompol I Putu Asti Hermawan Santosa, Kasat Lantas Polresta Pati di wakili IPDA Andhika Novian Dwi Chandra, S.H, M.H menekankan pihaknya terus melakukan pembenahan sistem pelayanan agar lebih tertib.
Dia menyebut bahwa Satlantas Polresta Pati berkomitmen mengutamakan pelayanan cepat, jelas, dan profesional.
“Kami akan mengedepankan pelayanan prima. Perbaikan sistem dan edukasi kepada masyarakat menjadi fokus utama
Agar kedepan proses pengurusan STNK berjalan sesuai aturan,” tambah IPDA Andhika.
Keduanya juga membahas pentingnya mekanisme komunikasi yang cepat, antara masyarakat dan pihak kepolisian. jika ditemukan indikasi penyimpangan pelayanan,
Dengan adanya dukungan media, laporan masyarakat bisa tersampaikan lebih efektif. pertemuan itu pun diharapkan mampu menjadi langkah nyata
Untuk membangun pelayanan publik yang bersih, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat luas.(red)
Discussion about this post