PATI – Gelombang protes nelayan di wilayah Kabupaten Pati, kembali menguat setelah mahalnya harga BBM non-subsidi.
Dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat pesisir. ratusan nelayan mendatangi Pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/5/2026), menuntut adanya kebijakan khusus BBM untuk kapal nelayan.
Dalam aksi damai tersebut, nelayan menegaskan bahwa harga solar yang terus melambung membuat aktivitas melaut semakin sulit dilakukan.
Mereka menyebut, selama ini sektor perikanan tradisional menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi pesisir Pati, namun ironisnya justru menjadi pihak yang paling terdampak kebijakan energi nasional.
Beberapa nelayan mengaku pendapatan mereka merosot drastis. bahkan, ada yang menyebut biaya operasional melaut, kini lebih besar daripada keuntungan hasil tangkapan.
“Kalau dulu sekali melaut bisa menutup kebutuhan rumah, sekarang solar saja sudah bikin tekor,” keluh salah satu peserta aksi.
Massa menilai pemerintah pusat belum benar -benar memberikan perlindungan nyata kepada nelayan tradisional.
Padahal nelayan memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan nasional, khususnya dalam penyediaan protein laut untuk masyarakat.
Aksi ini juga menjadi bentuk kritik keras terhadap kebijakan BBM non-subsidi, yang dianggap tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi nelayan kecil.
Mereka mempertanyakan mengapa sektor produktif yang menghasilkan pangan justru harus membeli BBM dengan harga tinggi.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra hari ini turun langsung menemui massa dan menyatakan pihaknya memahami keresahan yang dirasakan nelayan.
Ia menyebut pemerintah daerah akan membawa tuntutan tersebut ke tingkat pusat, agar menjadi agenda nasional.
“Aspirasi ini akan kita masukkan ke agenda nasional, ke Kementerian KKP supaya bisa ditindaklanjuti.
Ada dukungan DPRD agar harga BBM ini. sesuai dengan yang para nelayan inginkan,” ujar Chandra di hadapan massa aksi.
Namun demikian, nelayan menambahkan bahwa mereka tidak ingin perjuangan ini hanya menjadi janji seremonial.
Dia meminta pemerintah daerah benar-benar melakukan langkah konkret, mengingat persoalan harga BBM bagi nelayan sudah lama menjadi masalah berulang.
Chandra mengungkapkan bahwa pihak kementerian kelautan dan perikanan (KKP) telah merespons aspirasi tersebut secara positif, setelah menerima penjelasan dari Pemkab Pati terkait kondisi riil nelayan.
“Respon KKP bagus dan mereka menerima. sudah kita jelaskan maksud tujuan para nelayan, sebagai dasar perhitungannya sudah kita berikan perhitungan-perhitungan ekonomisnya,” lanjutnya.
Ia menekankan Pemkab Pati siap mengawal nelayan hingga ke jakarta untuk memastikan tuntutan benar-benar sampai, dan mendapat keputusan nyata dari pemerintah pusat.
“Kita akan mengawal teman-teman nelayan untuk di Jakarta dan kedepan aspirasinya diterima oleh pemerintah pusat,” tambah Chandra.
Nelayan berharap, pemerintah pusat segera meninjau ulang kebijakan BBM untuk sektor perikanan, agar ekonomi pesisir tidak semakin terpuruk.
Kebijakan energi yang adil bukan hanya soal bantuan, tetapi bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.(red)
Discussion about this post