PATI – Pendirian posko AMPB di depan Mapolresta Pati terus menuai gelombang kritik. Luqman Hakim, S.H, Pimpinan Pusat LBH GP Ansor Korwil Jawa Tengah dan DIY
Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi pemicu keresahan sosial, dan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Pati.
Menurut Luqman Hakim, S.H, tindakan mendirikan posko di depan kantor kepolisian bukan hal biasa.
Dia menyebut lokasi tersebut merupakan simbol negara dan pusat pelayanan keamanan masyarakat.
Jika posko tetap didirikan, maka hal itu bisa menciptakan kesan publik bahwa ada upaya adu kekuatan secara terbuka.
“Jangan jadikan ruang publik sebagai arena kepentingan kelompok tertentu. apalagi di depan Mapolresta. Itu sangat rawan memicu gesekan,” tegasnya, Kamis (30/4/2026).
Masyarakat Pati selama ini hidup dalam situasi yang relatif aman dan tenteram. kondisi tersebut harus dijaga
Karena kondusifitas daerah merupakan modal penting, untuk pertumbuhan ekonomi serta kelangsungan aktivitas sosial.
“Pati ini dikenal adem ayem. jangan sampai karena satu kepentingan, daerah dibuat gaduh. Ini bisa berdampak luas bagi kehidupan masyarakat,” ujar Luqman Hakim, S.H kepada wartawan.
Tak hanya itu, Luqman menyoroti potensi terganggunya lembaga pendidikan yang berada di sekitar lokasi.
Maka lingkungan sekolah harus steril dari aktivitas, yang berpotensi memunculkan intimidasi psikologis maupun kerumunan massa yang tidak terkendali.
“Kalau dekat sekolah, ini lebih fatal. Anak-anak butuh rasa aman untuk belajar, bukan menyaksikan dinamika yang berpotensi konflik,” katanya.
Dalam konteks keamanan, Luqman Hakim, S.H menambahkan, dukungan penuh kepada Polresta Pati.
Agar bertindak sesuai kewenangan, Ia menyebut aparat tidak boleh ragu dalam menjaga ketertiban umum.
“Kami mendukung penuh Polresta Pati dalam menjaga kamtibmas. jangan ada pembiaran terhadap kegiatan yang mengganggu kenyamanan warga,” tambah Luqman Hakim, S.H.
Bila ada pihak yang memaksakan pendirian posko tersebut, maka pemerintah daerah bersama aparat harus menertibkan demi kepentingan masyarakat luas.
“Negara harus hadir. Kalau ada pihak yang sengaja membuat keresahan, aparat jangan ragu bertindak tegas,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menekankan sikap LBH GP Ansor yang menolak keras segala bentuk kegiatan yang berpotensi memicu konflik sosial di wilayah Kabupaten Pati.(red)
Discussion about this post