GORONTALO – Kepolisian Daerah Gorontalo bersama Komando Resort Militer 133 Nani Wartabone menggelar Focus Group Discussion ( FGD ) yang diikuti oleh seluruh Perwira TNI Polri Gorontalo di Gedung GPCC kota Gorontalo.
Dengan mengangkat tema “TNI-Polri siap mengawal tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta mengamankan agenda nasional 2023 dalam rangka mendukung peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.
Maka dalam kegiatan FGD tersebut, selain diberikan materi secara internal oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Helmy Santika SH.SIK.M.Si dan Danrem 133/NWB Brigjen TNI Totok Sulistyono, SH.M.M.M.IP juga menghadirkan pemateri eksternal antara lain Ketua KPU, Bawaslu, Kakanwil Kemenag, Kepala Badan Pusat Statistik, BKKBN, BAPPEDA, Dinas Perindag dan BPBD Provinsi.
“Lanjut, Danrem 133/NWB Brigjen TNI Totok Sulistyono SH.M.M.M.IP dalam sambutannya membuka FGD, ia menjelaskan tentang maksud dan tujuannya dilaksanakannya kegiatan tersebut.
“Hal ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rapim TNI – Polri yang di pimpin oleh panglima TNI dan Kapolri serta di hadiri oleh Presiden, para Menteri cabinet maupun diikuti oleh para pimpinan satuan kewilayahan pada jajaran TNI-Polri di Seluruh Indonesia.
Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya memperkokoh jalinan silaturahmi dalam menjaga, merawat, dan memelihara sinergitas TNI-Polri khususnya di Provinsi Gorontalo,” kata Brigjen TNI Totok Sulistyono SH.M.M.M.IP selaku Danrem 133/NWB, Rabu (22/2/23).
Totok menambahkan bahwa tentang dinamika lingkungan strategis baik pada tataran Global, regional dan nasional hingga dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berbagai permasalahan yang terjadi antara lain.
Adanya peperangan Rusia dan Ukraina, belum usainya pandemi Covid19 serta permasalahan-permasalahan lainnya berujung terhadap kenaikan maupun kelangkaan berbagai harga kebutuhan pokok baik untuk produksi industry dan kebutuhan pokok masyarakat.
Semua itu, tentu berimbas kepada sendi-sendi perekonomian rakyat dan melemahnya pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.”Ia juga menegaskan tentang peran TNI dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Tidak lama lagi kita akan dihadapkan dengan pesta demokrasi pemilu tahun 2024 yang tahapannya dimulai pada tahun 2023, Potensi-potensi kerawanan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah akan menjadi perhatian kita.
Untuk itu, kita bersama mengambil Langkah-langkah antisipasi dan TNI bersikap netral, TNI membantu pemerintah dan Polri kemudian secara internal TNI melakukan upaya memberikan keteladanan.
TNI akan melakukan pemetaan daerah rawan konflik, perbantuan distribusi logistic pemilu,optimalisasi peran satkowil serta memaksimalkan perbantuan pengamanan pemilu,”imbuhnya.
Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Helmy Santika dalam materinya menyampaikan beberapa hal tentang arahan Presiden RI antara lain soal pengendalian inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem, fokus menurunkan stunting, perhatian terhadap investasi, jaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024.
“Dengan demikian, diperlukan peran Polri dalam pengendalian inflasi, jaga kondusifitas lingkungan investasi, jika ada kerawanan sedikit jangan sampai muncul ke permukaan.” maka Pengawasan terhadap industri sektor jasa keuangan harus bekerja secara mikro jangan makronya saja, Hilirisasi jadi hal penting dalam transformasi ekonomi , tidak ada lagi ekspor illegal, pertambangan illegal,” tutur Irjen Pol. Helmy Santikaselaku Kapolda Gorontalo saat diwawancarai awak media.
Pemilu 2024, menurut Kapolda Gorontalo ada yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.” hal ini dikarenakan setiap wilayah melaksanakan pemilu, sehingga untuk permintaan personil dari polda tetangga sulit di penuhi.
“Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan pengamanan secara mandiri, kita TNI-Polri Gorontalo harus bersinergi mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 di Provinsi Gorontalo agar aman, lancar dan kondusif, untuk Polri sendiri sudah menyiapkan strategi mulai dari Preemtif, Preventif dan Represif,” Jelasnya.
Irjen Pol. Helmy Santika menghimbau tentang Netralitas anggota Polri dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024.“Soal Netralitas Polri dalam Pemilu, aturannya sudah jelas dan tegas.
Bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih,” ucap Irjen Pol. Helmy Santika.(@Gus kliwir)
Discussion about this post