PATI I Kekhawatiran guru honorer terkait program regruping sekolah dasar di Kabupaten Pati akhirnya terjawab. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati, Andrik Sulaksono memastikan bahwa tidak ada tenaga honorer yang akan diberhentikan, akibat penggabungan sekolah.
Sebanyak 138 sekolah dasar negeri (SDN) diproyeksikan terdampak regruping yang akan dilakukan secara bertahap mulai 2025 hingga 2026.
Tujuannya adalah efisiensi pengelolaan anggaran dan peningkatan mutu pendidikan dasar. “Untuk guru honorer, Alhamdulillah kita sudah dapat solusinya.
Tidak ada yang terdampak. Kita pastikan tidak ada pemecatan,” ujar Andrik Sulakson kepada infodetik.co.
Pernyataan ini menjawab kekhawatiran sejumlah guru honorer, terutama mereka yang bertugas di sekolah dengan jumlah murid minim.
Pasalnya, salah satu alasan regrouping adalah rendahnya jumlah siswa di beberapa SDN. Menurut Andrik Sulaksono, kebutuhan tenaga pendidik tetap tinggi
Terlebih dengan adanya perubahan struktur dan pengelolaan di sekolah – sekolah hasil penggabungan.
“Justru nanti guru – guru ini akan kita alihkan ke sekolah regrouping atau dibutuhkan di tempat lain. Kita tata lagi penempatannya,” kata Andrik Sulaksono
Disdikbud juga menyiapkan sistem penyesuaian beban kerja bagi para guru. Mereka yang terdampak akan disalurkan ke sekolah induk hasil regrouping dengan sistem rotasi yang adil dan terencana.
Program regruping ini juga akan dibarengi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, agar guru dan siswa bisa belajar dalam lingkungan yang lebih layak dan modern.
Dengan konsolidasi sumber daya, sekolah hasil regrouping diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih optimal bagi siswa.
Andrik Sulaksono menambahkan, kebijakan ini juga selaras dengan strategi nasional penataan sekolah yang berkelanjutan.
Selain untuk efisiensi anggaran, regrouping juga ditujukan untuk mengurangi disparitas mutu pendidikan antarsekolah.
“Di lapangan masih banyak sekolah dengan hanya belasan siswa. Padahal biaya operasionalnya tetap besar. Ini yang akan kita benahi lewat regrouping,” lanjutnya.
Sementara itu, beberapa kepala sekolah dan guru honorer mulai menyatakan kesiapan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan.
“Kami siap mendukung kebijakan ini selama tidak ada yang dikorbankan,” ungkapnya, Sabtu (10/5/25).
Langkah Disdikbud Pati dalam menjamin nasib guru honorer patut diapresiasi. Pendekatan yang humanis dan komunikatif menjadi kunci utama
Agar kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Disdikbud juga membuka layanan konsultasi dan koordinasi bagi para guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lain agar program berjalan dengan lancar.
Transparansi dan dialog terbuka akan menjadi fondasi pelaksanaan regrouping di Kabupaten Pati.(@Gus Kliwir)
Discussion about this post