BLORA – Komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi kembali menjadi sorotan. Kepala Biro Oposisi Sekber IPJT, Saldi, mempertanyakan konsistensi pelibatan seluruh elemen pengelolaan sampah, terutama bank sampah dan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang didanai melalui Bantuan Provinsi (Banprov) maupun pemerintah pusat.
Hal tersebut mengemuka dalam forum dialog antara Sekber IPJT Blora dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora yang digelar di ruang rapat DLH lantai dua, Rabu (4/3/2026). Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Kepala DLH beserta jajaran.
Dalam forum tersebut, Saldi menegaskan bahwa berbagai sarana pengelolaan sampah yang telah dibangun menggunakan anggaran publik semestinya menjadi garda terdepan dalam sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun ia menilai, pelibatan aktif pengelola bank sampah dan TPS3R dalam perumusan strategi daerah belum terlihat optimal.
“Bangunan TPS3R dan bank sampah ini dibiayai dari uang negara, baik provinsi maupun pusat. Sudah seharusnya mereka dilibatkan secara aktif dalam setiap penyusunan kebijakan, bukan sekadar menjadi pelengkap administrasi,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa keterlibatan langsung para pengelola di lapangan, kebijakan yang dirumuskan berpotensi tidak efektif. Apalagi, volume sampah di daerah terus meningkat, termasuk dari pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang juga membutuhkan sistem penanganan limbah yang jelas dan terukur.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, Istadi Rusmanto menyampaikan apresiasinya atas kedatangan tim IPJT. Menurutnya, diskusi yang berlangsung konstruktif tersebut menghasilkan banyak masukan berharga untuk peningkatan kinerja instansinya.
“Ini kedatangan IPJT pada siang hari ini luar biasa. Dari hasil diskusi, saya sekali lagi atas nama DLH menyampaikan terima kasih. Banyak saran dan masukan dari tim IPJT yang jelas luar biasa dan bisa menginspirasi untuk kinerja yang lebih baik di Dinas Lingkungan Hidup,” ujar Istadi, Rabu (4/3/2026).
Ia menambahkan, masukan dari IPJT menyoroti berbagai hal, salah satunya terkait kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, masukan tersebut penting agar kegiatan SPPG dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.
“Yang disampaikan IPJT banyak hal, terutama terkait dengan kegiatan SPPG sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Itu saya kira hal yang baik sekali, sehingga kita harus bersinergi terkait dengan pengelolaan ini,” tambahnya.
Dalam dialog tersebut, Sekber IPJT turut mendorong pemaparan strategi konkret dari DLH, mulai dari penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat hingga skema pengawasan dan transparansi data. Evaluasi menyeluruh terhadap bangunan TPS3R yang didanai Banprov dan pusat juga dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas benar-benar berfungsi optimal, bukan mangkrak tanpa pengawasan.
Pertemuan itu diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mengawal tata kelola lingkungan. Kolaborasi yang terbuka dan akuntabel dinilai krusial guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang transparan, profesional, dan berkelanjutan di Kabupaten Blora.**red.
Discussion about this post