BLORA – Komitmen sinergi antara Pemerintah Kabupaten Blora dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor kembali ditegaskan dalam pelantikan Pimpinan Cabang GP Ansor Blora masa khidmat 2025–2029 di Pendopo Kabupaten Blora, Minggu (15/2/2025). Fokus kerja sama diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, pertanian organik, pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan keagamaan.
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, M.Si menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk bergerak bersama Ansor, terutama dalam mendukung program nasional di sektor pangan yang menjadi perhatian Presiden.
“Ketua Umum GP Ansor concern terhadap pangan. Kami dari Pemkab siap bersinergi, mulai dari panen padi organik, pengembangan kelapa, dan sektor lainnya,” ujar Arief.
Pelantikan dilakukan Korwil GP Ansor Jateng-DIY H. Mochamad Hanies Cholil Barro, disaksikan Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin dan jajaran pengurus wilayah. Ketua PC GP Ansor Blora yang baru, M. Yusuf Saqo, turut mengukuhkan Satkorcab Banser dan MDS Rijalul Ansor.
Dalam forum tersebut, isu ketahanan pangan dan penguatan ekonomi kader menjadi sorotan utama. Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah menegaskan dua tantangan besar organisasi: peningkatan kualitas SDM dan penggerakan ekonomi kader.
Namun demikian, sejumlah kalangan menilai komitmen sinergi ini perlu diikuti peta jalan yang terukur. Program pertanian organik yang digaungkan, misalnya, membutuhkan kepastian dukungan anggaran, pendampingan teknis, hingga akses pasar agar tidak berhenti pada seremoni panen simbolis.
Ketua PC NU Blora, HM Fatah, menyebut panen padi organik yang digelar bersamaan dengan pelantikan sebagai bagian dari gerakan besar mendukung Blora menjadi pelopor pertanian organik. “Ini program besar yang harus didukung bersama,” ujarnya.
Pertanyaannya, sejauh mana kolaborasi Ansor dan Pemkab mampu menjawab persoalan riil petani, seperti fluktuasi harga, distribusi pupuk, hingga keberlanjutan produksi?
Sinergi organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah berpotensi memperkuat basis ekonomi masyarakat jika dijalankan dengan tata kelola transparan dan terukur. Publik kini menanti, apakah kemitraan ini benar-benar menghasilkan dampak konkret bagi warga atau sekadar menjadi komitmen normatif dalam setiap pelantikan.**Odl/Red.
Discussion about this post