JAKARTA – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) hari ini mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui pendidikan publik yang menjangkau masyarakat di daerah.
Dorongan tersebut disampaikan setelah AMPB mengikuti diskusi nasional, mengenai masa depan pemberantasan korupsi yang digelar oleh Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.
Diskusi tersebut menghadirkan tiga mantan pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Abraham Samad dan Busyro Muqoddas.
Dalam forum tersebut, ketiganya membahas berbagai tantangan yang dihadapi KPK, dalam menjaga independensi lembaga sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Perwakilan AMPB, Suharno mengatakan bahwa diskusi tersebut membuka ruang dialog penting antara masyarakat sipil dan para tokoh antikorupsi nasional.
Ia menilai bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat bergantung pada penindakan hukum saja.Menurutnya, strategi pencegahan melalui pendidikan dan pembentukan budaya integritas jauh lebih efektif untuk jangka panjang.
Karena itu, AMPB mengusulkan agar KPK memperluas program pendidikan anti korupsi ke daerah, termasuk Kabupaten Pati.
“Kami berharap ada program edukasi langsung dari KPK di Pati. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang lebih kuat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya pengawasan publik,” ujar Suharno kepada wartawan, Sabtu (7/3/26).
Ia menambahkan, bahwa pendidikan anti korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Mulai dari sekolah, perguruan tinggi hingga komunitas masyarakat, perlu dilibatkan dalam gerakan tersebut.
Dengan cara itu, kesadaran kolektif terhadap bahaya korupsi dapat tumbuh secara alami dalam kehidupan sosial.
AMPB meyakini bahwa jika program edukasi anti korupsi dilakukan secara luas hingga ke daerah, maka masyarakat akan semakin aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Jika kesadaran masyarakat meningkat, maka praktik korupsi akan semakin sulit terjadi, karena ada pengawasan publik yang kuat,” kata Suharno.
AMPB pun berharap gagasan yang muncul dari diskusi nasional tersebut, dapat segera diterjemahkan
Menjadi program nyata, yang menyentuh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia”, pungkasnya.(red)
Discussion about this post