SEMARANG – Ketua Koordinator Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir hari ini mendesak pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, serta Dinas Kominfo se-Jawa Tengah
Untuk memperketat seleksi dalam menjalin kerjasama publikasi dengan perusahaan media. Agus Kliwir menegaskan, lembaga pemerintahan hingga aparat keamanan
Seharusnya hanya menggandeng perusahaan pers yang sudah memenuhi ketentuan hukum, serta masuk dalam konstituen Dewan Pers.
Hal itu disampaikan Agus Kliwir menyusul maraknya media online dan platform digital yang beroperasi tanpa legalitas jelas, bahkan belum memenuhi standar dasar perusahaan pers sesuai regulasi Dewan Pers.
Namun, Agus Kliwir menyayangkan karena media-media tersebut masih bisa mendapatkan ruang kerjasama publikasi dengan lembaga pemerintah maupun institusi TNI – Polri.
“Jangan asal merekrut media yang belum jelas legalitasnya. Harus selektif karena menyangkut kredibilitas informasi publik,” tegas Agus Kliwir saat memberikan pernyataan di Semarang, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, jika kondisi ini tidak segera ditertibkan, maka penyebaran hoaks dan informasi menyesatkan akan semakin merajalela di ruang digital.
Selain itu, kerjasama publikasi yang tidak selektif juga berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait penggunaan anggaran negara.
Agus Kliwir mengingatkan bahwa dana publikasi yang bersumber dari pemerintah maupun institusi negara
Harus tepat sasaran, dan tidak boleh jatuh kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan pers.
“Kalau tidak ada penertiban, anggaran publikasi dari pemerintah maupun TNI – Polri bisa salah sasaran dan rawan disalahgunakan,” tambahnya.
Sebagai organisasi konstituen Dewan Pers, SMSI menegaskan komitmennya untuk membantu menertibkan perusahaan media ilegal.
Ia juga mengajak semua stakeholder terkait, agar berhenti memberikan ruang kerjasama kepada perusahaan pers yang tidak terverifikasi.
“Konstituen Dewan Pers yang menaungi perusahaan pers legal salah satunya adalah SMSI.
Kami mengajak semua pihak, agar stop kerjasama dengan media ilegal, agar anggaran publikasi benar-benar tepat sasaran,” ungkap Agus Kliwir.(red)
Discussion about this post