PATI I Ajakan “stop bayar pajak kendaraan” yang sempat viral di media sosial, dinilai berisiko besar terhadap keberlangsungan pembangunan daerah.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki peran strategis, dalam mendukung pembangunan Kabupaten Pati.
“Pajak kendaraan itu kembali ke masyarakat. Digunakan untuk pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya,” ujar Chandra kepada wartawan, Jumat (20/2/26).
Ia menjelaskan, jika masyarakat terpengaruh ajakan boikot pajak, maka potensi penerimaan daerah akan terganggu.
Hal tersebut, dapat berdampak langsung pada pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Chandra memastikan bahwa informasi mengenai kenaikan pajak kendaraan di 2026 tidak benar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menegaskan tarif tetap sama seperti tahun sebelumnya.
Bahkan, wacana pemberian keringanan pajak sedang dikaji, untuk membantu masyarakat menghadapi dinamika ekonomi.
Plt Bupati Pati juga mengingatkan bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara, dalam mendukung pembangunan.
“Kita semua ingin Pati maju. Itu tidak bisa terwujud tanpa kontribusi bersama,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk selalu melakukan cek fakta, sebelum mempercayai informasi yang beredar.
“Jangan mudah terhasut. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi,” tegasnya
Dengan komitmen pemerintah menjaga transparansi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat
Plt Bupati Pati optimistis, tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Pati. tetap terjaga demi kemajuan bersama.(red)
Discussion about this post